wikiberita – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan daerah dengan berfokus pada delapan indikator utama. Langkah ini menjadi bagian dari strategi menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Delapan indikator tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Fokus tersebut disampaikan langsung oleh Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, dalam rapat koordinasi evaluasi pembangunan daerah di Kantor Gubernur, Senin (7/10/2025).
Sinkronisasi dengan RPJPD dan RKP Nasional
Menurut Ismail, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional. Ia menegaskan pentingnya menjaga kesinambungan program, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih tidak menentu.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Pembangunan daerah harus sinkron dengan kebijakan pusat agar hasilnya bisa dirasakan masyarakat secara nyata. Fokus delapan indikator ini bukan hanya target administratif, tapi ukuran keberhasilan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ismail.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, melainkan dari peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mulai dari akses pendidikan hingga pemerataan infrastruktur di wilayah perdesaan.
Pendidikan dan Kesehatan Jadi Prioritas
Dua indikator yang menjadi perhatian utama Pemprov Gorontalo adalah pendidikan dan kesehatan. Pemerintah daerah berencana memperkuat anggaran sektor pendidikan melalui peningkatan sarana belajar, pengadaan tenaga pendidik di daerah terpencil, dan perluasan program beasiswa bagi pelajar berprestasi.
Sementara di bidang kesehatan, Pemprov menargetkan peningkatan cakupan layanan dasar dan penurunan angka stunting hingga di bawah 12 persen pada akhir 2025. “Kami sudah bekerja sama dengan seluruh kabupaten/kota untuk memperluas layanan puskesmas rawat inap dan memastikan setiap desa memiliki tenaga kesehatan aktif,” jelas Ismail.
Ekonomi dan Infrastruktur untuk Pemerataan
Dalam sektor ekonomi, Pemprov Gorontalo menaruh perhatian pada pemberdayaan UMKM dan ekonomi berbasis pertanian. Program bantuan permodalan, digitalisasi usaha, serta penguatan koperasi akan menjadi tulang punggung dalam menjaga daya beli masyarakat.
“Ekonomi rakyat harus diperkuat agar tahan terhadap gejolak global. UMKM menjadi motor utama pertumbuhan di daerah,” ungkap Kepala Bappeda Gorontalo, Rudi Mulyono.
Selain itu, pengembangan infrastruktur juga menjadi prioritas melalui proyek jalan penghubung antarwilayah, revitalisasi pelabuhan lokal, dan pembangunan jaringan irigasi pertanian. Program ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru, terutama di wilayah pedesaan.
Penanggulangan Kemiskinan dan Inflasi
Ismail menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah penting. Pemprov menargetkan angka kemiskinan ekstrem dapat turun di bawah 2 persen melalui program bantuan sosial tepat sasaran, pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, serta pelatihan keterampilan bagi angkatan kerja muda.
Sementara itu, pengendalian inflasi menjadi tantangan tersendiri menjelang akhir tahun. Pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Bulog untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok, terutama beras, cabai, dan telur. Operasi pasar dan distribusi pangan lintas daerah terus digencarkan agar pasokan tetap terjaga.
“Kami terus pantau harga di pasar-pasar rakyat. Jangan sampai gejolak harga membuat masyarakat kecil makin tertekan,” kata Ismail.
Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel
Fokus terakhir adalah penguatan tata kelola pemerintahan. Pemprov Gorontalo tengah memperluas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi anggaran, dan pelayanan publik yang lebih cepat.
Selain itu, Pemprov juga menyiapkan indikator kinerja daerah (IKD) yang terukur dan dapat dipantau publik. Setiap OPD diminta menyusun laporan kinerja triwulanan agar capaian pembangunan bisa dievaluasi secara terbuka.
Sinergi dan Harapan ke Depan
Dalam kesempatan yang sama, Ismail juga mengajak seluruh pihak, termasuk masyarakat dan sektor swasta, untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan Gorontalo yang lebih maju dan mandiri.
“Kami ingin masyarakat ikut terlibat, bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi juga sebagai penggerak pembangunan,” tegasnya.
Dengan delapan indikator yang dijadikan fokus, Pemprov Gorontalo berharap arah pembangunan 2025 dapat lebih terarah, berdampak langsung, dan berkelanjutan. Pemerintah optimistis bahwa sinergi antara kebijakan daerah, pusat, dan partisipasi masyarakat akan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan visi Gorontalo Sejahtera dan Berdaya Saing 2045.
