wikiberita – Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) bersama tim lintas instansi melakukan inspeksi mendadak terhadap puluhan Sekolah Penyelenggara Program Makan Bergizi (SPPG). Langkah ini diambil setelah muncul laporan terkait dugaan pelanggaran standar keamanan pangan di beberapa lokasi yang menyalurkan menu makan bergizi (MBG) untuk anak sekolah. Pemeriksaan dilakukan secara acak di berbagai kecamatan guna memastikan seluruh penyedia makanan memenuhi syarat kebersihan, gizi, dan keamanan konsumsi.
- Pemeriksaan Dilakukan Serentak di 11 Kecamatan
Kepala DKPP Kota Depok, Ratna Sari Dewi, menjelaskan bahwa tim gabungan melakukan inspeksi di lebih dari 40 SPPG yang tersebar di seluruh wilayah Depok. Pemeriksaan ini melibatkan unsur BPOM, Dinas Kesehatan, serta tim laboratorium pangan daerah.
“Kami melakukan pengambilan sampel makanan dari setiap sekolah untuk diuji kandungan gizinya, serta memastikan tidak ada bahan berbahaya seperti formalin atau pewarna sintetis,” ujar Ratna.
Ia menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan rutin yang diperkuat setelah muncul beberapa laporan terkait siswa yang mengalami gejala keracunan ringan usai menerima menu MBG. “Ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi memastikan semua pihak menjalankan standar sesuai pedoman nasional,” katanya. - Fokus pada Higienitas Dapur dan Rantai Distribusi
Dari hasil sementara inspeksi, tim menemukan sejumlah dapur penyedia makanan yang belum sepenuhnya memenuhi standar higienitas. Beberapa dapur diketahui masih menggunakan air non-steril untuk mencuci bahan makanan, serta tidak memiliki sistem penyimpanan yang sesuai suhu aman.
“Kami memberikan teguran tertulis kepada pengelola dapur yang belum memenuhi standar. Mereka diberi waktu maksimal tujuh hari untuk melakukan perbaikan,” ujar dr. Endah Purnamasari, perwakilan dari Dinas Kesehatan Depok.
Selain itu, tim juga memeriksa rantai distribusi makanan mulai dari proses masak hingga pengantaran ke sekolah. Endah menegaskan bahwa makanan MBG harus dikirim dalam kondisi tertutup rapat dan tidak boleh disimpan lebih dari dua jam sebelum dikonsumsi. - Transparansi Menu dan Keterlibatan Orang Tua
Salah satu poin penting yang menjadi perhatian adalah keterbukaan informasi menu MBG kepada orang tua siswa. Pemerintah mendorong setiap SPPG untuk menampilkan daftar menu harian yang telah disetujui oleh ahli gizi dan mencantumkan nilai gizi rata-ratanya.
“Kami ingin orang tua juga ikut mengawasi. Jika ada anak yang memiliki alergi tertentu, sekolah bisa lebih cepat beradaptasi,” kata Ratna.
Sejumlah sekolah di wilayah Beji dan Pancoran Mas sudah mulai menerapkan sistem digitalisasi menu, di mana orang tua dapat mengakses jadwal makanan anak melalui aplikasi. Langkah ini dinilai efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG. - Koordinasi dengan BPOM untuk Pengujian Mendalam
Untuk memastikan hasil yang objektif, DKPP Depok bekerja sama dengan Balai Besar POM Jakarta dalam melakukan pengujian mendalam terhadap sampel makanan yang diambil. Pemeriksaan meliputi kadar logam berat, mikroba, serta kandungan gizi makro dan mikro.
Hasil sementara menunjukkan sebagian besar menu MBG aman dikonsumsi, namun beberapa sampel masih ditemukan memiliki kadar minyak tinggi dan rendah serat. “Kami akan memberikan rekomendasi perbaikan menu agar seimbang secara nutrisi,” ujar Irwan Santoso, perwakilan BPOM.
Irwan menegaskan, jika ditemukan pelanggaran berat seperti penggunaan bahan berbahaya atau manipulasi laporan gizi, maka penyedia makanan bisa diberhentikan sementara dari program MBG. - Edukasi dan Pelatihan bagi Penyedia Makanan
Selain pengawasan, pemerintah juga menekankan pentingnya pendekatan edukatif. DKPP bersama Dinas Kesehatan berencana menggelar pelatihan keamanan pangan bagi seluruh penyedia MBG pada akhir bulan ini.
“Kami tidak ingin pelaku usaha kecil merasa ditakut-takuti. Justru kami ingin mereka naik kelas, paham tentang sanitasi, dan tahu bagaimana mengelola dapur sehat,” ujar Ratna.
Dalam pelatihan itu, peserta akan diajarkan cara memilih bahan segar, mengolah makanan dengan teknik yang aman, serta mengemas produk sesuai standar gizi anak sekolah. Pemerintah juga menyiapkan sertifikat laik hygiene bagi dapur yang dinilai memenuhi kriteria.
Langkah inspeksi puluhan SPPG di Depok ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program Makan Bergizi tetap aman, sehat, dan layak konsumsi. Di tengah semangat memperkuat kualitas gizi anak sekolah, pengawasan berlapis menjadi pondasi penting agar program nasional ini tidak hanya sekadar berjalan, tetapi benar-benar memberi dampak positif bagi tumbuh kembang generasi muda. Depok kini berupaya menjadi contoh bagaimana program gizi pemerintah bisa dikawal dengan tegas, transparan, dan tetap berpihak pada masyarakat.
